🔴LIVE: MK Tolak Gugatan UU IKN, Bagaimana Kelanjutan Ibu Kota Nusantara ?

TRIBUNKALTIM.CO - Setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permohonan uji materiil Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, di medsos ramai narasi IKN bukan Ibu Kota Negara. Dalam putusannya, MK menyatakan menolak permohonan seluruhnya dan menyebut Jakarta masih Ibu Kota Negara sampai ada Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan. Diketahui hingga saat ini belum ada belum ada Keppres terkait pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara atau IKN di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) buka suara terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, mengatakan, pihaknya menghormati seluruh proses konstitusional yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Troy dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5/2026) menyebutkan, "Putusan Mahkamah Konstitusi ini semakin memperjelas bahwa pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara berlaku efektif setelah ditetapkannya Keputusan Presiden sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan." Tribun Kaltim dan Rekor Uniba, Dr.Isradi zainal, ST, MT, SH, MH, MM, DESS(MBA), Ir(IPU) akan membahas tentang kelanjutan Ibu Kota Nusantara pascaputusan MK tersebut dalam IKN Insight Uploader: Fachmi Rachman #ikn #iknnusantara #putusanmk #ibukotanegara #ibukotanusantara