DiKira Gak Ada P Prabowo Kaget kopinya Dimana,"Permen Smp Pupuk Ekspor" Bahlil Menko Gak Nyana Kena

momen lucu terjadi di sidang DPR bersama Presiden membahas kebijakan Makro dimana DiKira Gak Ada kopi Presiden Prabowo Kaget ternyata kopinya ada Dimana yaitu ada mejanya hal ini terjadi mungkin saking bangganya permen kopiko sampe Pupuk bisa Ekspor sementara pak Bahlil & Menko Gak Nyana Kena sindir saat Presiden Prabowo menyebit banyak birokrat yang lihai mencari cela untuk tanda tangan, menurutnya banyak keputusan yang sederhana jadinya ribet karena terlalu banyak aturan dibawah yang menghambat iklim investasi ia lalu menjelaskan jika Administrasinya akan berusaha mendukung penuh usaha swasta ia lalu menjelaskan bagaimana RI Sekarang mampu melakukan ekspor pupuk ke Australia sebuah negara maju hal ini menurutnya karena antisipasi yang baik soal ketahanan pangan.. Pidato Presiden Prabowo di DPR Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI untuk membahas KEM PPKF 2027, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026. Kepala Negara menilai Pasal 33 merupakan cetak biru perekonomian nasional yang harus menjadi pedoman utama dalam mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan rakyat. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengingatkan kembali isi Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan asas kekeluargaan sebagai fondasi utama perekonomian Indonesia. “Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari Pasal 33. Ayat pertama dari Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,” ujar Presiden. Presiden Prabowo menegaskan bahwa falsafah ekonomi Indonesia tidak dibangun berdasarkan prinsip kapitalisme neoliberal ataupun sistem yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Menurut Presiden, seluruh rakyat harus dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi nasional. “Tidak ada kata-kata asas-asas lain. Asas kapitalisme neoliberal, asas konglomerasi, asas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin. Itu bukan falsafah Pancasila,” tegas Presiden. Presiden Prabowo menyebut bahwa para pendiri bangsa telah merumuskan arah ekonomi nasional dengan sangat jelas melalui Pasal 33 UUD 1945. Karena itu, berbagai persoalan ekonomi yang terjadi saat ini dinilai tidak terlepas dari penyimpangan terhadap amanat konstitusi tersebut. “Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa, kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita,” kata Presiden. Presiden Prabowo juga menilai bahwa penerapan Pasal 33 secara konsisten dapat mencegah berbagai praktik penyimpangan ekonomi seperti under invoicing, manipulasi ekspor, tambang ilegal, hingga pembalakan hutan ilegal yang selama ini merugikan negara. Dalam pidatonya, Presiden turut menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap praktik tambang ilegal di kawasan hutan lindung. Kepala Negara mempertanyakan bagaimana aktivitas ilegal tersebut dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa tindakan tegas. “Bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum,” tegas Presiden. Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa potensi dana yang dapat diselamatkan dari kebocoran ekonomi nasional diperkirakan mencapai 150 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Namun demikian, Presiden menegaskan bahwa keberhasilan penyelamatan tersebut bergantung pada keberanian dan tekad seluruh pihak untuk melakukan pembenahan bersama. “Kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak,” ujar Presiden. Presiden Prabowo pun kembali menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan memperbaiki tata kelola ekonomi nasional. Kepala Negara mengingatkan bahwa Indonesia tidak dapat berharap memperoleh hasil yang lebih baik jika terus mengulangi kesalahan yang sama. “Kita paham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik,” tandas Presiden. Pidato Presiden Prabowo tersebut menjadi penegasan arah besar pemerintah kembali pada konstitusi sebagai landasan, memperbaiki tata kelola ekonomi, dan memastikan setiap kekayaan bangsa benar-benar digunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.