Nestapa Anggaran Listrik Keraton Solo, Pemkot Solo Tak Sanggup Lagi Bayari

TRIBUNSOLO.COM - Surakarta selalu punya cara untuk memikat mata dunia melalui kemegahan Keraton Kasunanan Surakarta. Namun, di balik dinding-dinding putih yang kokoh dan pintu Kamandungan yang sarat sejarah, tersimpan sebuah ironi yang cukup menyesakkan: tagihan listrik yang kini menggantung tak menentu. Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, yang selama ini menjadi penyokong operasional lima rekening listrik di area keraton, terpaksa harus "angkat tangan" untuk sementara waktu. Alasannya klasik namun pelik 'anggaran sedang tidak mampu' Angka Rp19 juta per bulan mungkin terdengar kecil bagi sebuah institusi besar, namun bagi pos anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo saat ini, angka tersebut adalah beban yang belum sanggup dipikul. Maretha Dinar Cahyono, Kepala Dinas terkait, mengakui adanya penangguhan pembayaran tersebut. "Kemampuan anggaran kami kan masih kurang. Jadi memang sementara kami masih tangguhkan dulu," ungkap Maretha dengan nada yang menyiratkan harapan pada mekanisme birokrasi. Harapan kini digantungkan pada "Pergeseran Anggaran" di triwulan kedua tahun 2026. Jika beruntung, lampu-lampu keraton baru bisa kembali dibiayai negara pada April mendatang. Jika tidak? Maka usulan itu harus mengantre lagi di APBD Perubahan. Sebuah proses panjang yang berkejaran dengan tenggat tagihan PLN. Menariknya, di tengah kemacetan birokrasi ini, denyut nadi di dalam keraton menolak untuk padam. Pada Januari 2026 lalu, pihak keraton memilih untuk merogoh kocek sendiri guna melunasi tagihan. Meskipun rekening listrik secara administratif masih atas nama keraton, selama ini Pemkot Solo-lah yang membayar langsung ke PLN sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian cagar budaya. Namun, ketika keran anggaran pemerintah mengering, pihak keraton terpaksa bergerak secara mandiri agar aktivitas di situs bersejarah tersebut tidak gelap gulita. Situasi ini terjadi justru saat antusiasme wisatawan mulai kembali tumbuh. Pada akhir Desember 2025 lalu, Pintu Kamandungan tampak ramai oleh pengunjung, dan kubu PB XIV Hangabehi pun tengah berupaya membuka akses lebih luas bagi para pelancong. Kini, nasib pencahayaan di lima titik vital keraton berada di meja-meja rapat Pemkot Solo. Masyarakat dan pelaku wisata tentu berharap agar "pergeseran" yang dijanjikan pada bulan Maret ini berjalan mulus. Tanpa solusi cepat, kekhawatiran akan redupnya pesona malam di jantung budaya Jawa ini bukan sekadar kiasan, melainkan ancaman nyata. Bagaimanapun, sejarah tidak seharusnya dibiarkan gelap hanya karena kendala administratif.