Wanti-wanti Keras Tedjowulan: Jangan Ada yang Halangi Audit

SUMBER: https://solo.tribunnews.com/solo/336833/tedjowulan-wanti-wanti-pihak-yang-halangi-audit-dana-hibah-keraton-solo-bakal-diproses-hukum TRIBUNSOLO.COM - Di balik tembok tua yang menyimpan jejak ratusan tahun sejarah, angin perubahan kembali berembus di Keraton Surakarta. Bukan tentang upacara adat, bukan pula soal suksesi tahta. Kali ini, yang menjadi sorotan adalah uang dana hibah negara yang mengalir sejak 2018 hingga 2025. Pelaksana keraton, KGPHPA Tedjowulan, mengambil langkah yang tak biasa. Melalui juru bicaranya, Pakoenegoro, ia mengirimkan surat resmi kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta. Isinya tegas: permohonan audit menyeluruh atas dana hibah Keraton Surakarta selama tujuh tahun terakhir. Langkah ini bukan sekadar administrasi. Ia adalah pesan. “Audit keuangan sangat krusial,” demikian penegasan yang disampaikan. Audit diminta bukan untuk membuka luka lama, melainkan memastikan kepemimpinan baru tidak menanggung beban masa lalu. Sebuah upaya membersihkan meja sebelum memulai lembaran baru. Dalam pernyataan tertulisnya, Tedjowulan bahkan mengingatkan agar tidak ada yang menghalangi proses ini. Transparansi, katanya, bukan pilihan—melainkan keharusan. Jika dalam audit ditemukan pelanggaran, maka hukum harus ditegakkan. Tidak ada kompromi. Sorotan publik tentu tak lepas dari praktik masa sebelumnya, di era Pakubuwono XIII, ketika dana hibah disebut-sebut disalurkan melalui rekening pribadi. Kini, Tedjowulan menegaskan: dana harus melalui badan hukum resmi. Bersih. Transparan. Akuntabel. Di tengah polemik panjang yang kerap membayangi keraton, permohonan audit ini menjadi simbol keberanian. Sebab meminta audit berarti siap diperiksa. Siap membuka dokumen. Siap menghadapi konsekuensi. Keraton bukan hanya bangunan tua dengan gamelan dan tarian sakral. Ia adalah institusi budaya yang hidup di tengah negara modern. Dana publik yang mengalir ke dalamnya menuntut pertanggungjawaban publik pula. Langkah Tedjowulan mungkin akan memunculkan resistensi. Namun bila audit benar-benar berjalan transparan, ia bisa menjadi titik balik: dari bayang-bayang konflik menuju tata kelola yang lebih tertib. Sejarah Keraton Surakarta telah melewati kolonialisme, revolusi, hingga dinamika republik. Kini tantangannya berbeda—bukan lagi soal kedaulatan wilayah, melainkan kedaulatan integritas. Dan mungkin, justru dari audit inilah martabat itu ingin ditegakkan kembali.