DEDI MULYADI TURUN TANGAN ATAS INSIDEN PEMBAKARAN MOBIL POLISI

Depok, Beritasatu.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk memberantas segala bentuk aksi premanisme di wilayah Depok. Hal ini disampaikan usai ia mengunjungi Polres Metro Depok pasca insiden pembakaran mobil polisi di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, yang terjadi pada Jumat (18/4/2025) “Hari ini saya datang ke Depok memberikan penegasan bahwa Depok adalah etalasi dari provinsi Jawa Barat, berbatasan dengan DKI Jakarta. Untuk itu kita harus memastikan kondisi kamtibmas di sini berjalan dengan baik, tidak ada problem2 sosial yang menonjol dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut, bila perlu sampai 0, zero premanisme.,” ujar Dedi kepada awak media, Selasa (22/4/2025). Menurutnya, Depok sebagai wilayah strategis harus menjadi contoh dalam pengelolaan keamanan. Ia menilai, gangguan sosial seperti aksi kekerasan oleh kelompok tertentu harus segera ditindak secara tegas dan sistematis. Dedi juga menyinggung pentingnya penataan administrasi kependudukan, yang menurutnya menjadi salah satu akar masalah sosial di kawasan tersebut. Ia menemukan banyak warga di Kampung Baru yang tidak memiliki KTP Depok. “Kan orang beridentitas hak setiap warga negara, jadi harus punya identitas. Yang jadi problem kan mereka tinggal puluhan tahun di situ tapi KTP nya ada yang di Jakarta, ada KTP kota bekasi saya lihat, bisa jadi ada yang tidak ber KTP. ” katanya. Ia menilai, persoalan identitas bukan hanya soal administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Tanpa identitas yang jelas, warga menjadi rentan terpinggirkan dan tidak terakses pelayanan publik. Untuk itu, Dedi berencana mempertemukan sejumlah pihak untuk mencari solusi konkret. “Kan ini tidak bisa dibiarkan secara terus menurus, maka kita nanti akan segera bertemu dengan pemkot Depok, Dirjen Disdukcapil Kemendagri, dengan nanti gunernur memoderator-in seluruh masalah ini dan kita mencari solusinya," ujarnya. Ia menegaskan bahwa penanganan masalah sosial dan kependudukan harus dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah, pusat, hingga aparat hukum harus bersinergi. “Premanisme tidak akan hilang kalau pemerintah sendiri tidak rapi. Maka, ini pekerjaan kita bersama. Saya pastikan Jawa Barat, khususnya Depok, akan serius dalam menciptakan keamanan yang berkeadilan,” tegasnya. Sebagai informasi, perusakan dan pembakaran mobil kepolisian terjadi di kampung baru harjamukti, Cimanggis, Depok, pada Jumat (18/4/2025). Dari penelusuran yang dilakukan Wakil Wali kota Depok, ditemukan ribuan warga yang todak terdaftar sebagai warga Depok.