Imbas Pemkot Hentikan Pembayaran, 2 Bulan Tagihan Listrik Keraton Solo Dibayar Dua Kubu Berbeda

TRIBUNSOLO.COM - Malam di Keraton Kasunanan Surakarta biasanya tenang, diselimuti cahaya lampu yang memantul di atas ubin peninggalan masa lampau. Namun, sejak awal tahun 2026, cahaya itu menyimpan cerita yang tak lagi sederhana. Di balik pilar-pilar kokoh cagar budaya nasional ini, ada beban tagihan yang kini harus dipikul sendiri setelah Pemerintah Kota Solo memutuskan untuk berhenti "menanggung beban" setrum sang raja. Selama bertahun-tahun, urusan listrik keraton adalah urusan birokrasi kota. Namun, kebijakan baru Pemkot Solo yang menghentikan pembayaran per Januari 2026 memaksa institusi adat ini terjaga dari zona nyaman. Pilihannya hanya dua: gelap gulita atau bayar sendiri. Kubu Pakubuwono XIV Purboyo bergerak lebih dulu. Pada Januari, lima rekening listrik dilunasi. "Ini wujud tanggung jawab kami dalam *ngopeni* (merawat) keraton," ujar KPA Singonagoro, juru bicara pihak Purboyo. Meski membayar, terselip nada kecewa. Baginya, status cagar budaya nasional semestinya membuat pemerintah lebih peka terhadap kebutuhan operasional bangunan bersejarah ini. Memasuki Februari, estafet pembayaran berpindah tangan, namun dengan skenario yang berbeda. Lembaga Dewan Adat (LDA) yang dipimpin KPH Eddy Wirabhumi mengambil alih tagihan. Menariknya, dari lima rekening yang ada, LDA hanya bersedia melunasi empat. Satu rekening yang tersisa—area Sasana Narendra—dibiarkan tak terbayar oleh pihak LDA. Alasannya jelas dan menohok: prinsip domisili. Karena area tersebut dihuni oleh pihak Pakubuwono XIV Purboyo, LDA merasa pihak penghunilah yang paling berhak melunasinya. "Lebih pas kalau yang membayar pihak Sasana Narendra," cetus Eddy Wirabhumi singkat. Pernyataan ini seolah menegaskan bahwa di keraton, urusan kabel dan listrik bukan sekadar masalah teknis, melainkan representasi dari dinamika internal yang belum usai. Kini, setiap bulannya, tagihan listrik menjadi pengingat nyata bagi publik bahwa ada transisi besar yang sedang terjadi di Surakarta. Keraton dituntut untuk mandiri secara finansial, di saat persatuan internal masih menjadi tantangan yang belum terpecahkan. Lampu-lampu di Sasana Handrawina mungkin tetap menyala, namun selama "siapa membayar apa" masih menjadi perdebatan, cahaya di keraton akan selalu dibayangi oleh sekat-sekat kepentingan. Kota Solo kini hanya bisa menonton dari kejauhan, membiarkan sang penjaga tradisi belajar cara menjaga terangnya sendiri.