Roy Suryo Ungkap Rismon Kini Hadapi 3 Masalah Usai Temui Jokowi di Solo dan Akui Ijazah Asli

TRIBUNSOLO.COM - Di bawah langit Solo yang tenang pada Maret 2026, sebuah pemandangan tak biasa tersaji. Rismon Hasiholan Sianipar, sosok yang sebelumnya lantang menyuarakan keraguan atas keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, tiba-tiba muncul dengan nada bicara yang berbeda. Tidak ada lagi analisis piksel atau data digital yang rumit. Yang ada hanyalah kata "maaf" dan pengakuan: ijazah itu asli. Namun, di balik jabat tangan dan permohonan maaf tersebut, sebuah drama hukum dan integritas pribadi sedang membara di balik layar. Pakar telematika Roy Suryo menyebut posisi Rismon saat ini tak ubahnya seseorang yang sedang "terombang-ambing" di tengah samudera ketidakpastian. Isu liar sempat memanaskan suasana. Kabar burung menyebut ada dana segar sebesar Rp50 miliar yang mengalir di balik layar untuk memuluskan atau memanipulasi kasus ini. Namun, Roy Suryo segera menepisnya dengan nada getir. “Saya yakin 99,9 persen isu ini palsu,” tegas Roy dalam sebuah podcast. Baginya, tidak ada ‘bohir’ atau penyandang dana di belakang gerakan penelitian tersebut. Penegasan ini seolah meruntuhkan narasi bahwa perjuangan atau perubahan sikap Rismon didasari oleh motif ekonomi. Bagi Rismon, jalan keluar melalui Restorative Justice (RJ) ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Roy Suryo memetakan tiga masalah besar yang kini mengepung sang pakar: - Dilema Keikhlasan: Muncul pertanyaan besar, apakah permintaan maaf Rismon lahir dari kesadaran murni ataukah hasil dari tekanan yang tak terlihat oleh publik? - Serangan Balik Akademik: Ibarat senjata makan tuan, kini kredibilitas akademik Rismon sendiri yang digugat. Keabsahan gelar S2 dan S3 miliknya dari Yamaguchi University, Jepang, mulai dipertanyakan—sebuah serangan mematikan bagi seorang intelektual. - Status Hukum yang Gantung: Sementara rekan sejawatnya seperti Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis sudah bisa bernapas lega dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Rismon masih memegang status "Tersangka". Berkas perkaranya masih bolak-balik antara penyidik dan Kejaksaan Agung. Rismon Sianipar kini berada di area abu-abu. Secara moral ia telah mencoba berdamai di Solo, namun secara administratif hukum, statusnya masih "tersandera". Ketidakpastian SP3 membuatnya berada dalam posisi yang sangat rentan. Kasus ini menjadi pengingat pahit bagi dunia aktivisme dan akademisi di Indonesia: bahwa di balik setiap data yang disodorkan ke ruang publik, ada risiko hukum dan reputasi yang siap menerkam kapan saja. Kini, publik hanya bisa menunggu. Apakah permohonan maaf di Solo akan menjadi akhir dari segalanya, ataukah justru menjadi babak baru dari pengadilan yang lebih panjang bagi Rismon? Satu yang pasti, dalam permainan catur hukum ini, Rismon Sianipar sedang kehilangan banyak bidak pentingnya.