Senator DPD RI Minta Pemerintah Tak Plin-plan Soal Pemindahan IKN, Yulianus: Jangan Biarkan Mangkrak

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru. Baca berita selanjutnya: https://kaltim.tribunnews.com/tribun-etam/1149080/senator-dpd-ri-minta-pemerintah-tak-plin-plan-soal-pemindahan-ikn-yulianus-jangan-biarkan-mangkrak TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Timur (Kaltim) sekaligus tokoh masyarakat, Yulianus Hennock Sumual angkat bicara mengenai dinamika hukum dan isu yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN). Melalui Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT), ia turut menegaskan bahwa sikap masyarakat Bumi Etam sejak awal sudah bulat. Masyarakat di Kaltim sangat terbuka dalam mendukung pemindahan ibu kota negara ke wilayah Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU). "Prinsipnya kami selama ini sangat terbuka. Warga Dayak, masyarakat Dayak Kalimantan, sejak awal mendukung penuh keberadaan Ibu Kota Negara di Kaltim," ujar Yulianus, Sabtu (16/5/2026) saat ditemui di acara PDKT Kaltim di Gedung Olah Bebaya Kompleks Kantor Gubernur, Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Progres pembangunan di kawasan inti IKN saat ini disebut terus menunjukkan perkembangan signifikan. Infrastruktur vital mulai dari Istana Negara, Istana Wakil Presiden, kompleks gedung kementerian, hingga fasilitas legislatif seperti gedung DPR RI, DPD RI, dan MPR RI tengah dikebut pembangunannya. Menurut Yulianus, pembangunan tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam merealisasikan pemerataan pembangunan nasional melalui pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Menanggapi adanya multitafsir atau kekhawatiran di tengah masyarakat mengenai isu “Ibu Kota masih di Jakarta” pasca sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Yulianus menyatakan masyarakat Kaltim menghormati seluruh koridor hukum yang berlaku. Sesuai aturan yang ada, status Jakarta memang tetap menjadi ibu kota negara sampai ditandatanganinya Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan resmi oleh Presiden. Terlebih, MK dalam berbagai putusan sidang pengujian atau judicial review sebenarnya menolak permohonan untuk membatalkan Undang-Undang IKN, yang berarti legalitas pembangunan Nusantara tetap sah dan konstitusional. MK resmi menolak permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Dalam putusan perkara Nomor 71/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo, ditegaskan bahwa hingga saat ini Provinsi DKI Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota Indonesia. Dalam permohonannya, pemohon menilai ada ketidaksinkronan antara norma Pasal 2 ayat (1) UU 2/2024 dengan Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022. Tetapi, MK memperjelas bahwa berlakunya pemindahan ibu kota negara sepenuhnya bergantung pada Keputusan Presiden (Keppres). Meski ada pengakuan hukum tersebut, Yulianus memberikan catatan kritis kepada pemerintah pusat agar tetap konsisten menjaga komitmen pembangunan jangka panjang dan tidak memunculkan ketidakpastian politik. "Sebagai pemerintah, sebagai negara, jangan plin-plan. Presiden terdahulu sudah menetapkan, bahkan undang-undang dan regulasinya sudah ditandatangani, itu harus kita laksanakan bersama," tegasnya. Lebih lanjut, senator Dapil Kaltim ini mengingatkan bahwa nilai investasi dan anggaran negara yang telah dikucurkan untuk membangun infrastruktur di Sepaku tidaklah sedikit. Perubahan kebijakan yang tidak konsisten dikhawatirkan hanya akan merugikan keuangan negara dan mencederai harapan masyarakat daerah. Sebagai anggota DPD RI, dirinya memastikan akan terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kaltim agar pembangunan IKN tetap berjalan berkesinambungan demi pemerataan pembangunan nasional. "Sudah banyak sekali uang negara yang habis untuk membangun Ibu Kota Negara di Sepaku, Penajam Paser Utara. Masa kita tidak hargai itu? Untuk apa? Apa mau dibiarkan jadi bangunan mangkrak lagi?,” tukas Yulianus. VIDEOGRAFER: Mohammad Fairoussaniy Editor: Jofan Giantirta Uploader: Jofan Giantirta #pemindahanibukota #ibukotanusantara #dpdri #kalimantantimur #pembangunanikn