Polemik BBM, Rupiah Melemah hingga MBG, Saatnya Pemerintah Dengar Suara Rakyat!
Jun 15, 2026•Channel
AI Analysis
Data from YouTube Data API v3•Updated Just now
Video Overview
Video Details
Published1 month ago
Duration9:22
Video IDs92VPDqEqv8
Languageid
CategoryNews & Politics
PrivacyPublic
Made for KidsNo
Video TypeRegular Video
Performance Metrics
Views89
Likes3
Comments0
Engagement Rate3.37%
Likes per 100 views3.37
Comments per 1K views0.00
Video Tags
Description
JAKARTA, KOMPAS.TV - Kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green memicu gelombang unjuk rasa di sejumlah daerah.
Massa mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM serta menuntut perbaikan ekonomi.
Mereka juga menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah dan menilai sejumlah kebijakan pemerintah justru menjadi penyebab ekonomi Indonesia bermasalah, terutama soal MBG.
Kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 pada 10 Juni lalu mengejutkan masyarakat.
Banyaknya masyarakat yang beralih ke Pertalite membuat sejumlah SPBU di Jakarta kehabisan stok BBM.
Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menegaskan keputusan menaikkan harga harus dilakukan karena mengacu pada mekanisme pasar. Menurutnya, perubahan harga saat ini masih mempertimbangkan daya beli masyarakat.
Ketua Komisi XI DPR, Muhamad Misbakhun menilai kenaikan harga Pertamax akan memberikan tekanan terhadap inflasi.
Untuk itu, berbagai opsi stimulus dan insentif saat ini sedang dibahas untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan.
Menkeu Purbaya mengakui kenaikan Pertamax berpotensi mendorong sebagian masyarakat beralih ke Pertalite.
Namun, pemerintah belum menghitung besaran perpindahan konsumsi BBM tersebut maupun dampaknya terhadap beban subsidi energi dalam APBN.
Di sisi lain, Purbaya menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah tengah mengkaji sejumlah skema bantuan sebelum kembali berkoordinasi dengan Pertamina.
Kemenkeu sebagai penanggung jawab fiskal dan BI sebagai pengendali moneter sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi guna menjaga nilai tukar rupiah dan angka pertumbuhan ekonomi. Pemerintah, BI, maupun DPR mau mendengar masukan dari banyak pihak.
Koordinasi dan komunikasi yang baik antarlembaga ini memang diperlukan di saat negara kita menghadapi situasi yang tidak mudah akibat kondisi geopolitik yang tidak menentu.
Terima kasih sudah menonton!
Jangan lewatkan berita dan inspirasi terkini dari Pulau Dewata. Dukung kami dengan LIKE, berikan pandangan Anda di KOMENTAR, BAGIKAN kepada kerabat Anda, dan pastikan Anda SUBSCRIBE untuk mendapatkan notifikasi video terbaru.
🔔 Jangan Lupa Nyalakan Lonceng Notifikasi! 🔔
KompasTV Dewata Official Channel.
Inspirasi Bali. Berita Terpercaya.
Tonton Kami Langsung di TV:
Setiap hari pukul 05.30 WITA - 08.00 WITA
Jelajahi Konten Kami:
🎥 VIDEO TERBARU: https://www.youtube.com/channel/UCUVrUZlvvm3WJ_Vz4VsOMEw/videos
✅ SUBSCRIBE SEKARANG: https://www.youtube.com/channel/UCUVrUZlvvm3WJ_Vz4VsOMEw?sub_confirmation=1
Ikuti Kami di Media Sosial:
Facebook: https://www.facebook.com/Kompastvdewata/
Instagram: https://www.instagram.com/kompastvbalidewata/