Rana Films

BERTAHAN DI TENGAH EKSEKUSI

Pembongkaran atau eksekusi rumah di RW 10, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, suasana di lokasi mulai berubah. Setelah diwarnai bentrokan antara warga dengan aparat TNI AD dalam beberapa hari terakhir, kini sebagian besar warga hanya bisa pasrah menyaksikan rumah mereka diratakan alat berat. Sejumlah alat berat tampak terus beroperasi. Satu per satu bangunan yang sebelumnya berdiri di kawasan tersebut dihancurkan di bawah pengawasan petugas gabungan yang berjaga di lokasi. Proses eksekusi masih terus berlangsung untuk menuntaskan penertiban di wilayah tersebut. Di tengah proses pembongkaran, warga mengaku kebingungan menentukan tempat tinggal baru. Salah seorang warga, Atun, mengatakan dirinya belum memiliki tujuan pasti setelah rumah yang ditempatinya dibongkar. Menurut Atun, warga tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi eksekusi. Ia mengaku kini tengah berupaya mencari rumah kontrakan, sementara barang-barang miliknya untuk sementara dititipkan kepada kerabat. “Bingung mau ke mana. Karena tidak ada pemberitahuan, jadi kita kelabakan. Kalau ada toko yang jual kontrakan kan tinggal pilih,” ujar Atun di lokasi. Petugas masih melanjutkan proses pembongkaran di kawasan RW 10 Lenteng Agung. Sementara itu, sejumlah mahasiswa yang sebelumnya sempat mendampingi dan mengawal perjuangan warga sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Warga pun berharap pemerintah dapat memperhatikan kondisi mereka dan memberikan solusi atas nasib tempat tinggal yang kini telah hilang. Di balik proses eksekusi tersebut, sengketa status lahan masih menjadi sorotan. Warga mengklaim memiliki dasar hukum atas tanah yang mereka tempati. Mereka merujuk pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 2010 yang memenangkan gugatan warga terkait rekomendasi pengurusan tanah. Dalam putusan itu, tanah tersebut disebut berstatus Eigendom Verponding Nomor 8280 milik para ahli waris. Di sisi lain, pihak TNI Angkatan Darat juga menyatakan memiliki dasar kepemilikan atas lahan tersebut. Di lokasi, TNI AD telah memasang plang kepemilikan tanah yang mencantumkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 184. Sebelumnya, Direktur Pembinaan Umum Pusat Zeni Angkatan Darat, Kolonel CZI Nur Alam Sucipto, menyebut pihaknya telah memberikan waktu yang cukup panjang kepada warga untuk mengosongkan bangunan yang berdiri di atas lahan yang diklaim sebagai aset TNI AD itu. “Surat peringatan yang ketiga diberikan pada 31 Juli 2025. Setelah memberikan SP3 itu, kami masih memberikan waktu lagi kepada masyarakat untuk melaksanakan pengosongan terhadap tempat tinggalnya,” ujar Nur Alam, Selasa (9/6/2026).