TribunJakarta Official

Mahfud MD Curiga Pengalihan Kasus Febrie dari Polri ke Kejaksaan Janggal: Perang Kompromi Terjadi!

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru TRIBUNJAKARTA.COM - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengkritik pengalihan penyidikan kasus yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Dalam keterangannya, Mahfud menilai mekanisme penyerahan penyidikan dari Polri kepada Kejaksaan tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan berpotensi mencederai kepastian hukum. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengkritik pengalihan penyidikan perkara yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Mahfud menilai mekanisme penyerahan atau pengalihan kelanjutan penyidikan dari Polri kepada Kejaksaan tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurutnya, dalam hukum acara pidana di Indonesia, yang diatur hanyalah pelimpahan perkara setelah proses penyidikan selesai, tersangka telah diperiksa, dan berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21. Namun, Mahfud berpendapat syarat tersebut belum terpenuhi dalam perkara ini. Ia menyebut tersangka bahkan belum diperiksa oleh penyidik kepolisian sebelum proses pengalihan dilakukan. "Ini bukan pelimpahan, melainkan penyerahan atau pengalihan penyidikan lanjutan. Mekanisme seperti ini tidak dikenal dan tidak dibenarkan dalam KUHAP," tegas Mahfud. Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwa pengambilalihan penyidikan hanya dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Ia mengingatkan praktik seperti itu berpotensi mengganggu sistem penegakan hukum di Indonesia. Mahfud bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk "perang kompromi" dalam penegakan hukum. Menurutnya, apabila dibiarkan, mekanisme yang tidak sesuai ketentuan dapat mencederai prinsip keadilan dan kepastian hukum. Karena itu, Mahfud meminta KPK menggunakan kewenangannya untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut. Ia juga membuka kemungkinan Presiden dapat mendorong KPK menjalankan kewenangannya apabila secara politik lembaga antirasuah itu belum mengambil langkah. Pernyataan Mahfud menambah perhatian publik terhadap penanganan perkara yang dinilai penting bagi kredibilitas sistem penegakan hukum di Indonesia. Sumber: (Tribun-Video.com) Editor Video : Megan Febry Wibowo Uploader : Wening Cahya Mahardika Jangan lupa follow akun-akun sosial media TribunJakarta.com untuk mendapatkan beragam informasi terkini dan updatenya: YouTube: https://www.youtube.com/@tribunjakarta Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100093670066352 Saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f TikTok: https://www.tiktok.com/@tribun.jakarta?lang=en ​Instagram: https://www.instagram.com/tribunjakarta/